Translate Jurnal Internasional

URBANISASI DAN PERENCANAAN SPASIAL DALAM PERSPEKTIF INTERNASIONAL

Ton Kreukels dan Egge-Jan Polle

ABSTRACT Perbandingan kontribusi beberapa isu pada Negara Jerman, Prancis, dan Inggris dengan Belanda. Fokus perbandingan pada (a) proses urbanisasi dan (b) kebijakan perkotaan (dalam bidang ekonomi, social, dan ekologi). Isu-isu yang disoroti berkaitan dengan perencanaan tata ruang nasional. Para penulis menggabungkan temuan analisis komparatif dengan hasil penelitian sebelumnya oleh penulis lain. Pada tahap akhir, para penulis menarik kesimpulan dan membuat rekomendasi  untuk laporan Perencanaan Fisik di Belanda.

1.      Pendahuluan 

Penelitian ini ditugaskan oleh Badan Nasional Tata Ruang Belanda (Kreukels and Polle, 1996), untuk melakukan beberapa penelitian dan menarik kesimpulan. Hal ini menyangkut urbanisasi yang terjadi di Belanda dan kebijakan nasional Belanda. Penelitian dilakukan dengan dasar penelitian para penulis sebelumnya dan penelitian orang lain. Hal penting dalam sebuah penelitian dibatasi oleh ruang lingkup. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidenftifikasi permasalahan khususnya tiga Negara Eropa yaitu Jerman, Prancis, dan Inggris. Hasil penelitian digunakan untuk solusi urbanisasi di Belanda dan pertimbangan kebijakan urbanisasi Belanda.

Pertama, kami menyajikan karakteristik utama urbanisasi masa kini (bagian 2). Data tersebut berasal dari penelitian pada tiga negara yaitu Jerman, Prancis, dan Inggris yang dilakukan sebelumnya. Dilanjutkan dengan diskusi kebijakan perkotaan (bagian 3). Pada bagian ketiga, fokus pada kebijakan di tingkat nasional, khususnya pada kebijakan tata ruang. Kemudian, rangkuman penelitian khas dari masing-masing tiga negara tersebut (bagian 4). Bagian terakhir, menampilkan sepuluh kesimpulan dan beberapa kebijakan untuk perencanaan kebijakan di Belanda.

2.      Kajian ulang proses urbanisasi pada negara Jerman, Perancis dan Inggris

Berdasarkan sejarahnya, aspek urbanisasi yang paling mencolok adalah kecepatan proses tumbuh urbanisasi di seluruh dunia. Pertumbuhan tercepat terjadi tiga negara metropolitan dunia. Pengamatan ini didukung oleh data terbaru dan penyajian berita pada Konferensi Habitat kedua, yang yang diselenggarakan di Istanbul pada musim semi tahun 1996. Aspek lain yang penting adalah lonjakan peringkat pada daerah perkotaan, seteleh stabil lama dari awal industrialisasi. Dinamika lonjakan kecepatan tidak hanya terjadi pada daerah perkotaan di dalam benua, namun terjadi juga antar negara-bangsa. Artikel ini menyajikan contoh pergeseran wilayah perkotaan pada negara Jerman dan Perancis. Pergeseran peringkat pada zona perkotaan Eropa Barat, dapat dilihat pada Parkinson et al. (1992). Perlu diingat bahwa perkembangan perkotaan di mulai sejak era industry.

Aspek mencolok ketiga urbanisasi masa kini di Eropa Barat dan daerah ekonomi maju lainnya adalah difusi berkembang pesat urbanisasi dalam batas nasional. Hal ini biasanya dimasukkan di bawah judul suburbanisasi. Sebenarnya, proses ini lebih menekankan pada perbedaan spasial dan fungsional. Dalam jangka panjang, keseimbangan difusi urbanisme sebanding dengan peningkatan proporsi penduduk yang berada di kota-kota, wilayah metropolitan, dan daerah perkotaan. Urbanisme menyebar, semakin banyak pada bagian wilayah nasional baik secara langsung atau tidak langsung. Sehingga , daerah-daerah menjadi semakin berorientasi pada fasilitas perkotaan, baik secara fungsional maupun budaya. Namun demikian, daerah pedesaan dan perkotaan Eropa tetap berbeda satu sama lain, seperti di Amerika Utara dan Asia Tenggara. Namun dampak urbanisme meluas lebih ke daerah pedesaan yang jauh dan terisolasi dari negara. Secara langsung atau tidak langsung, daerah pedesaan menjadi terperangkap dalam bagian jaringan perkotaan. Proses ini disebut exurbanization.

Dilihat dari aspek sejarah dan geografis (morfologi dan fungsional) urbanisasi dapat diamati pola spasial. Variasi dalam pola-pola ini terkait dengan pengembangan khusus dari kota kabupaten dan daerah kota dalam periode yang berbeda. Dinamika dan pola terkait dalam penataan spasial sangat penting untuk memahami urbanisasi. Pemahaman aspek-aspek tersebut untuk pengelolaan yang memadai. Isu Yhe menjadi kontrol dalam lingkup penelitian ini. Untuk topik yang berada, pembaca dapat mempelajari: De Vries (1984); Van der Woude, De Vries dan Hayami (1990); Hall, Thomas, Gracey dan Drewett (1973); Hall dan Hay (1980); Cheshine et al. (1988); Klassen, Molle dan Paelinck (1981); dan Van den Berg (1982).

Untuk Jerman, Perancis, dan Inggris, kami mengamati stuktur dan dinamika pembangunan. Hal ini berhubungan dengan proses urbanisasi dipercepat, pergeseran rangking daerah perkotaan, dan difusi perkembangan pesat urbanisasi, yang disebutkan di atas.

Daerah perkotaan

Pusat-pusat perkotaan semakin ditarik ke zona perkotaan. Berdekatan dengan pusat kota, yang merupakan simpul utama kota, pusat-pusat baru atau kompleks perkotaan terwujud di daerah pinggiran kota. Pusat-pusat perkotaan utama asli memperluas. Dalam proses ini, kota inti keseluruhan sebagian besar terdiri dari daerah hijau atau pertanian di mana daerah built-up lebih tersebar. Konsentrasi baru daerah built-up untuk perumahan, pekerjaan, dan layanan yang terhubung dengan linear baru dan infrastruktur nodal, secara bertahap penggabungan ke daerah perkotaan. Dalam proses urbanisasi saat ini, daerah ini berkembang menjadi unit-unit yang relevan urbanisasi. Di sisi lain, daerah tersebut menjadi entitas terbuka, tidak hanya dalam arti morfologi tetapi juga fungsional dan bahkan Secara administratif. Pertumbuhan daerah perkotaan dibandingkan dengan lokasi lain tidak merata. Terdapat  contoh di mana penduduk kota inti di daerah-daerah perkotaan telah menurun pada tahun delapan puluhan, hanya tumbuh lagi, meskipun sederhana, atau menstabilkan (seperti di Jerman). Beberapa menyebut proses ini sebagai reurbanisasi. Di Jerman, Perancis, dan Inggris, terdapat juga kasus kehilangan penduduk di kota-kota inti dalam daerah-daerah perkotaan. Bahkan terdapat kasus kehilangan populasi di tingkat daerah perkotaan, meskipun wilayah ini secara keseluruhan (yaitu, pusat-pusat perkotaan dan sekitarnya) menunjukkan stabilitas yang lebih besar. Meski begitu, daerah perkotaan juga merasakan efek dari penyebaran urbanisasi melintasi perbatasan.

Banyak fungsi untuk meningkatkan skala pada daerah perkotaan. Seiring dengan fungsi-fungsi tersebut, terjadi peningkatan layanan di pasar perumahan, pasar produk, dan daerah tangkapan air. Hal ini bermanifestasi sebagai pergeseran unit perkotaan dari tingkat sebelumnya kota ke tingkat baru dari wilayah perkotaan. Pergeseran yang dapat diamati tidak hanya di Belanda, tapi juga di masing-masing tiga negara. Hal yang paling menonjol di Jerman (Kommission Zukunft Stadt 2000, 1993; lihat juga Goddecke-Stellmann, 1995). Ketika kita belajar dari contoh Inggris, kita harus ingat bahwa masih ada kota-kota dan daerah-daerah yang masih tetap. Daerah tersebut  " free-standing cities," seperti Bristol, Plymouth, dan Southampton. Setidaknya untuk saat ini, daerah tersebut relatif tetap terpisah dari formasi baru.

Intermezzo: Pemerintah metropolitan

Pemahaman proses urbanisasi kurang memadai dalam pengelompokan di daerah-daerah perkotaan yang dipelajari secara independen, hal dianggap sebagai kunci untuk kebijakan perkotaan masa kini, seperti dalam proposal pada skala kuat di wilayah perkotaan untuk pemerintahan baru. Namun dalam pengambilan perspektif , dinamika proses urbanisasi di tingkat daerah perkotaan tidak dilakukan  secara adil dan terbuka. Perlu  diingat bahwa percobaan oleh pemerintah daerah metropolitan telah dilakukan  di sebagian besar negara. Percobaan yang dilakukan belum berhasil, karena kurang memperhatikan durasi (Barlow, 1991; Diri, 1982). Penelitian ini menggambarkan dengan jelas bahwa tidak realistis untuk pengelompokan daerah jika tidak mewakili  unit-unit yang dibatasi. Seperti pendekatan yang  diambil  Belanda, sehubungan dengan konsep provinsi perkotaan. Hal ini sama  dengan mengejar "pemerintah" dan bukan sebuah rezim fleksibel "governance" (Kreukels dan Salet, 1992).

            Pendekatan "governance" untuk daerah metropolitan menonjol dalam literatur yang berasal dari daerah berbahasa Inggris (Ostrom et al, 1961;.. Warren et al, 1992; Rothblatt dan Sancton, 1993; Scharpf, 1989, 1994; Hall, 1995) . Sementara itu, pendekatan "governance" ini juga telah menjadi pendekatan standar di sebagian besar negara-negara Barat. Ide berinvestasi dalam administrasi pada wilayah perkotaan yang menyebabkan pembentukan provinsi-provinsi bari di perkotaan  Belanda,  belum diterapkan di negara-negara lain. Pengecualian  di Jerman, bentuk pemerintahan baru daerah metropolitan diperkenalka di Stuttgart, dengan antusiasme besar. Bahwa inovasi administratif bersamaan dengan revisi sistem pemilu. Namun, respon dari Bonn masih ragu-ragu.

Penelitian di tempat lain, menimbulkan banyak respon untuk varian "governance" di Belanda, baik dalam literatur maupun praktek. Untuk memperkenalkan kebijakan daerah yang berorientasi di Belanda, perlu dilakukan secara perlahan dan bertahap. Kebijakan dimulai dari kombinasi yang fleksibel dan peraturan pengelolaan lingkungan dan tata ruang. Secara eksplisit dirancang untuk tingkat wilayah perkotaan. Upaya "mengintegrasikan" kebijakan dalam "unit " dari wilayah perkotaan segera dilakukan (Kreukels, 1993a). Hasil penelitian ini kurang realistis apabila diterapkan untuk kebijakan daerah yang berorientasi terpadu. Penelitian studi evaluasi dilakukan oleh Glasbergen dan Driessen (1993).

Kami telah menggali lebih dalam pada aspek administrasi dengan pembesaran skala karena perhatian masalah ini telah diterima di Belanda. Pengalaman dan wawasan, seperti yang dirangkum di sini, membuat jelas mengapa studi eksplorasi ini tidak mengambil kerangka kerja administratif baru sebagai  titik tolak melainkan difokuskan pada hubungan administratif yang beroperasi pada saat studi.

Daerah perkotaan besar dalam konteks nasional

Dua pengamatan yang mengarah pada keberlanjutan penataan dalam  skala yang lebih tinggi. Pertama,  wilayah perkotaan bukan satu-satunya komponen penting dalam pengembangan tata ruang saat ini. Dua, penataan disediakan oleh wilayah metropolitan terbuka dan relatif progresif di alam. Dalam konteks ini, dinamika pembangunan yang nyata sebagai pengelompokan pada skala yang lebih tinggi dalam wilayah nasional sebagai bentuk wilayah utama. Entitas ini, yang belum memiliki visibilitas tinggi, dapat dilihat sebagai komplemen dari pengelompokan di tingkat daerah perkotaan di tingkat intermunicipal. Dengan cara ini, kini urbanisasi mengambil bentuk dalam kombinasi pengembangan daerah perkotaan dan metropolitan dalam wilayah yang lebih besar yang membentuk "hinterland" dari daerah-daerah perkotaan. Entitas baru - atau dikenal sebagai daerah metropolitan utama dalam konteks nasional, sebagai perencana Perancis merujuk pada , super-daerah - terutama kelompok ekonomi dan unit infrastruktur. Namun, tidak jarang untuk pengelompokan ini bertepatan dengan subdivisi sejarah dan budaya yang paling penting dari negara yang bersangkutan. Skala unit, seperti pengelompokan yang sepadan dengan ukuran negara. Hal ini dipengaruhi oleh faktor sejarah, budaya, dan geopolitik.

Wilayah utama dalam konteks nasional dapat diamati pada masing-masing dari tiga negara. Di Jerman, struktur ini ditemukan (sebagai komplemen dari Stadtregionen) di sumbu barat utama urbanisasi. Sumbu yang dikelompokkan di sekitar cluster Hamburg / Bremen, cluster Rhein-Ruhr, cluster Rhein-Main, cluster Stuttgart, dan cluster Munchen, dilengkapi dengan pengelompokan sekitar ibukota nasional dan kursi baru pemerintahan, Berlin.

Di Prancis, terdapat 22 administratif wilayah utama saat ini. Tujuannya  adalah untuk membagi negara menjadi tujuh super-daerah, yaitu Le Grand Nord, Le Grand Est, L'Axe Saone-Rhone, L'Espace Midi-Mediterraneen, L'Espace Tengah, La Façade Atlantique; enam daerah tersebut akan dilengkapi dengan pusat nasional dan internasional dan Le Bassin Parisien.

Di Inggris, tingkat kedua urbanisasi muncul dalam kebangkitan koordinasi kebijakan perkotaan di Inggris. Koordinasi berlangsung di sepuluh wilayah utama: London Wilayah, Kawasan Utara, North West Region, York dan Humberside Daerah, Estern Region, Merseyside Region, West Midlands Region, East Midlands Region, South West Region, dan South East Region.

Di Belanda, kopling urbanisasi pada dua tingkat skala adalah yang paling penting dalam pembangunan daerah perkotaan sekitar empat kota besar. Komplemen pembangunan yang ditemukan di wilayah utama dari barat Belanda, yang terdiri dari Randstad Belanda dan outlier dalam seluruh negeri.

Zona perkotaan Eropa Barat

Regionalisasi yang dijelaskan di atas tidak memperhitungkan sepenuhnya untuk dinamika pembangunan urbanisasi masa kini. Pembesaran skala tidak berhenti di perbatasan negara. Hasil pengelompokan internasional terus meningkat ke tingkat global. Pacific Rim adalah contoh dari formasi antarbenua. Hal yang sama berlaku untuk Atlantik sumbu, yang memiliki sejarah yang lebih panjang. Kota dan daerah semakin terikat lintas batas untuk daerah perkotaan di tempat lain di dunia. Fokus utama hubungan ini pada urban yang dikembangkan. Tentu saja, kita harus berhati-hati tentang mendefinisikan segala sesuatu dalam hal globalisasi. Hubungan dengan intensitas tertinggi, terutama hubungan perdagangan, yang masih dalam suatu negara dan dengan negara-negara sekitarnya. hubungan secara bertahap meningkat di perbatasan, baik itu fungsional, budaya, atau administratif. Dalam beberapa kasus, wilayah utama terus terbentuk pada zona perkotaan Eropa Barat.

Figure Pada tahun 2000an, Komite Uni Eropa untuk Daerah dan Direktorat Jenderal XVI Uni Eropa mempromosikan unit-unit areal. Delineasi mereka berasal dari apa yang disebut studi transregional, yang dilakukan dalam penyusunan Eropa 2000an : Wilayah Laut Utara, wilayah Barat Ibukota Eropa, dll Pengelompokan di tingkat regional yang berbeda akan saling terkait skala.

Agenda utama dalam rangka proses urbanisasi saat ini

Daerah perkotaan yang paling penting di Belanda adalah Randstad Holland dan empat kota besar yang memiliki investasi tinggi. Hal ini tercermin dalam Laporan Keempat (Extra) tentang Perencanaan Fisik (Vinex). Bahwa dokumen perencanaan tentang kebijakan tegas dari penyebaran, yang dimulai pada 1960-an. Penyebaran menjadi latar belakang yang mendukung kebijakan untuk memperkuat dua mainports (Rotterdam pelabuhan dan bandara Amsterdam), kota-kota utama, dan wilayah barat Randstad. Wilayah-wilayah tersebut membentuk mesin ekonomi Belanda. Meningkatnya persaingan antar kota serta antara daerah perkotaan dan wilayah utama, khususnya di tingkat internasional. Mengingat persaingan tinggi, investasi dalam pembangunan ekonomi dan teknologi akan terus meningkat. Sementara itu, terdapat factor-faktor lain yang mempengaruhi kekuatan ekonomi dan tehnologi di kota dan daerah antara lain: budaya, arsitektur, desain umum perkotaan, sosial, dan kualitas ekologi kota dan jaminan aksesibilitas.

Pertumbuhan dikelola dengan pendekatan yang relevan dalam empat hal. Pertama, mengingat persaingan antara perkotaan dan daerah, untuk memulai pembangunan ekonomi dan teknologi. Kepentingan dan nilai-nilai lain yang ditentukan dalam kebijakan (pengaturan trade-off).

Kedua, melalui negosiasi, tugas pembangunan spasial menjadi program pelaksanaan kebijakan. Dalam merumuskan program tersebut, dengan memperhitungkan pembangunan ekonomi / teknologi dengan modal. Nilai pembangunan dikaitkan dengan budaya, lingkungan perumahan sosial, dan menarik secara fisik.  

Aspek yang menarik ketiga membutuhkan beberapa putaran perundingan. Perundingan diadakan di tingkat daerah perkotaan dan di tingkat lokal. Perjanjian yang telah dibuat dengan beragam kepentingan di sektor swasta (pengaturan pribadi-pribadi) digeneralisasikan.

Aspek keempat bersifat umum dan kenegaraan. Aspek ini menekankan pada membangun distribusi biaya dan manfaat. Hal ini diputuskan siapa yang akan menutupi biaya dan menanggung beban pembangunan baru. Demikian juga, siapa yang akan mendapatkan keuntungan dari pembangunan dan memperoleh manfaat dari operasi. Sumber dana yang diperlukan sudah dapat ditentukan dan uang sudah dapat dikumpulkan. Dalam hal ini, pihak-pihak yang tidak masuk konsultasi dan negosiasi tanpa membuat komitmen; perjanjian keuangan yang dihasilkan bersifat mengikat.

Ada tema lain utama yang berkaitan dengan kekuatan ekonomi yang membuat kota-kota dan daerah lebih menarik. Tema ini berkaitan dengan infrastruktur. Dalam rangka meningkatkan sistem ini, informasi yang dibutuhkan berkaitan dengan penggunaan.

Dari tema-tema diatas, menggambarkan konsep "Green Metropolis". Menurut konsep ini, sebuah mosaik elemen perkotaan dan pedesaan diprogram pada tingkat wilayah perkotaan. Pendekatan ini, yang menggambarkan sebuah keragaman perumahan, pekerjaan, industri, dan lingkungan pelayanan dalam kota, diganti dengan pendekatan regional baru, seperti yang dijelaskan untuk pembangunan infrastruktur. Eropa Barat, dengan beberapa pengecualian, belum melihat perkembangan ke arah tersebut.

Harus  disadari bahwa segmentasi tidak dibuat untuk kepentingan daerah pemukiman. Selama bertahun-tahun, produksi, tenaga kerja, dan lingkungan layanan telah diabaikan sehubungan dengan diferensiasi dan segmentasi sebagai kriteria untuk keputusan locational dan penggunaan lahan. Situasi ini berimplikasi pada konflik, ketegangan, dan friksi dalam pembangunan tata ruang. Garis pertempuran yang diambil oleh kepentingan perumahan dan lingkungan bukan oleh kepentingan lingkungan dan ekonomi, seperti sebelumnya. Dalam hal ini, konsep perpindahan zonasi datang ke dalam sendiri. Jenis zonig diperkenalkan di Chicago sebagai cara untuk melindungi usaha kecil dan rentan dari yang dipaksa keluar dari lingkungan perumahan kaya.

Dalam periode mendatang, kebijakan urbanisasi berurusan dengan akumulasi target yang berbeda. Secara singkat topic yang dibahas adalah (a) bagaimana untuk meningkatkan kota dan daerah; (B) pembangunan infrastruktur; dan (c) segmenttation perumahan, lapangan kerja, kelembagaan, dan lingkungan layanan di tingkat daerah perkotaan dan di tingkat daerah utama di negara tersebut.

3. pengkajian ulang Kebijakan Perkotaan: Jerman, Perancis dan Inggris

Seperti di bagian atas dan dalam penyelidikan sebelumnya (Belanda Ilmiah Dewan, 1990; Kreukels dan Salet, 1992), perbedaan dibuat berkaitan dengan kebijakan urbanisasi. Di satu sisi, ada kebijakan difokuskan pada aspek khusus kehidupan perkotaan. Hal ini termasuk ekonomi, budaya, dan situasi sosial kota serta fasilitas perkotaan yang beragam, seperti pendidikan, kesehatan, dasar kerja, dsb. Di sisi lain, ada kebijakan untuk menangani pembangunan tata ruang. Secara umum, hubungan antara kebijakan tata ruang dan kebijakan tentang dimensi strategis fungsi perkotaan (seperti pembangunan ekonomi dan masalah sosial) adalah penyebab keprihatinan. Kekhawatiran tersebut telah mendorong mencari cara yang lebih bermanfaat untuk menyelaraskan kebijakan.

Jerman
Lembaga sentral kebijakan yang diformulasikan untuk masa depan Jerman bukanlah Kementerian Perencanaan Tata Ruang (Ministerium bulu Raumordnung, bauwesen und Stadtebau), seperti yang diharapkan, namun Kementerian Pendidikan dan Ilmu Pengetahuan. Terdapat komunikasi yang baik antara Kementerian Perencanaan Tata Ruang dan Kementerian Perekonomian berkaitan dengan kebijakan pembangunan ekonomi. Upaya bersama di bidang reserch kebijakan pembangunan daerah diatur dengan baik. Hal ini berakibat langsung dari tradisi panjang dalam kebijakan pembangunan daerah. Kebijakan itu, yang sebagian besar berkaitan dengan pembangunan ekonomi regional, telah disajikan sebagai contoh bagi negara-negara Barat lainnya oleh OECD (1989). Namun di sini juga, keterlibatan nyata di tingkat daerah perkotaan dan daerah utama dihambat oleh kenyataan bahwa kebijakan tata ruang nasional tidak peduli dengan pelaksanaan. Kebijakan perencanaan spasial nasional kurang selaras dengan kebijakan sosial, yang terutama berorientasi pada masalah sosial di kota-kota. Lemahnya koordinasi ini disebabkan oleh hubungan administrasi dan hubungan dengan lembaga-lembaga swasta di tingkat federal, di  sisi lain hubungan dengan lembaga-lembaga swasta dan kota dalam negara terpisah. Hal ini terwujud dalam hubungan buruk diartikulasikan antara Ministerium bulu Raumordnung, Bauwesen und Stadtebau dan kementerian di Bonn yang bertanggung jawab untuk bagian dari kebijakan sosial. Dalam penelitian strategis yang keluar dari Forschungsanstalt bulu Landeskunde und Raumordnung, serta dalam penelitian yang dilakukan di negara-negara lain, ada minat baru dalam deprivasi sosial, masalah migran, dan pengangguran. Selain itu, penelitian yang sedang dilakukan dalam kaitannya dengan program yang diselenggarakan oleh OECD (Veith, tidak ada tanggal, 1995). Semua kebijakan perkotaan Jerman berasal dari tingkat nasional adalah kebijakan pembangunan terutama tata ruang. Memiliki fokus khusus pada pembangunan ekonomi regional dan infrastruktur utama. Meskipun demikian, keseimbangan kebijakan ekonomi dan sosial dinyatakan bahwa kebijakan nasional mencurahkan untuk mengelompokkan pada tingkat wilayah perkotaan dan di tingkat daerah utama. Ketika mempersempit fokus ke negara masing-masing, untuk mendeteksi beberapa inisiatif yang memberikan lebih mendalam terhadap hubungan antara kebijakan pembangunan tata ruang dan kebijakan pembangunan ekonomi serta untuk isu-isu sosial. Dua contoh yang baik tentang hubungan antara kebijakan ekonomi dan tata ruang dapat ditemukan di negara bagian Nordrhein-Westfalen dan Mecklenburg- Vorpommeren. Dua contoh dari hubungan antara kebijakan tata ruang dan kebijakan sosial dapat ditemukan di negara-kota Hamburg dan negara Sleeswijk-Holstein.

Perancis
Di Perancis , koordinasi kebijakan umum dan perencanaan berjalan baik. Kesan yang diberikan oleh praktek umum (terutama ekonomi) perencanaan lima tahun, yang menjadi khas negeri ini. Rencana sentral terakhir yang diterbitkan, kedua belas, tidak lagi memiliki makna apapun. Lembaga pusat untuk perencanaan fisik bangsa juga tidak (DATAR, Delegasi 1 AMÉNAGEMENT du Territorie et a I'Action Regionable) memegang posisi sentral. Namun di sisi lain, posisi DATAR itu ditopang oleh pengenalan pemerintah daerah untuk melengkapi departemen dan arondisemen. DATAR adalah lembaga untuk  "contrats de Plan" bahwa pemerintah pusat mengatur dengan "collectivites territoriales." Implikasi sosial-psikologis dari tugas ini tidak boleh dianggap remeh dalam konteks desentralisasi yang telah dimulai di Perancis. Namun, dalam perencanaan fisik, makna operasional kebijakan terbatas. Proyek-proyek implementasi di Perancis di bawah Ministere de I'Industrie, Ministere de I'Equipment, du Logement, des Transports et du Tourisme, Ministere deTecniques, dan akhirnya di bawah Ministere du Science et de I'Education, di bawah sayap kuat dari Ministere du Anggaran.

Sejak awal tahun 1990-an, kebijakan perkotaan di Perancis telah berada di bawah lingkup dua anggota pemerintah. Keduanya memiliki minat khusus di kota-kota. Salah satu pejabat - saat ini, Monsieur jean-Claude Gaudin - berkonsentrasi usahanya pada perencanaan fisik dan penataan ruang. Dengan ekstensi, ia juga bertanggung jawab atas koordinasi kebijakan secara keseluruhan yang dilakukan oleh Ministere de I'Amenagement du Territoire et a I'Action Regionable bekerja sama dengan DATAR. Posting kedua dari Ministre delegue sebuah integrasi, yang sebelumnya diisi oleh Madame Simone Veil dan Saat ini oleh Monsieur Eric Raoult. Penguatan ini dipicu oleh kerusuhan serius yang terjadi di kota-kota Perancis. Perhatian utama dari menteri terakhir ini dengan isu-isu sosial. Dia mengambil minat khusus dalam kondisi kehidupan migran di kota-kota besar. Pada tahun 1996, ada tanda-tanda upaya yang lebih kuat untuk mengembangkan kebijakan. Pejabat yang bertanggung jawab atas kebijakan sosial untuk kota, Monsieur Eric Raoult, dan pejabat yang bertanggung jawab atas perencanaan fisik, Jean-Claude Gaudin, telah menyajikan program baru. Untuk pertama kalinya, program ekonomi dan sosial terkait satu sama lain. Dengan menghubungkan program ini, hubungan dengan perencanaan fisik ditekankan. Dalam hal ini, Zona de Redynamisation Urbaine (ZRU) telah ditunjuk. Proses ini, dikenal di Perancis sebagai "desenclavement," yaitu memberikan peluang baru dalam hal tata ruang, sosial, dan ekonomi.

Inggris

Kerajaan Inggris adalah satu-satunya negara yang telah mampu mengkonsolidasikan kebijakan di tingkat nasional untuk waktu yang lama. Selama Kabinet kedua di bawah Perdana Menteri Thatcher, pada tahun 1989 dan 1990, ada dorongan kuat untuk menarik kebijakan ekonomi, sosial, dan tata ruang bersama-sama. kebijakan yang komprehensif pada awalnya dimulai sebagai sarana untuk mendapatkan pembaharuan ekonomi, seperti dalam Docklands London. Kebijakan ini dimulai dengan kopling upaya pemerintah nasional dengan orang-orang dari komunitas bisnis lokal dan sektor real estate. Dengan cara ini, kebijakan dilewati pemerintah daerah. Ini adalah keputusan yang disengaja, yang mencerminkan kurangnya kepercayaan di tingkat nasional dalam otoritas lokal, yang sebagian besar dikuasai oleh Partai Buruh. Secara bertahap, kebijakan, yang sebagian besar ekonomi, diperluas untuk mencakup kebijakan sosial, memberikan dukungan untuk  pembangunan ekonomi. Semakin lebar kebijakan termasuk proyek kerja, program pelatihan dan pelatihan ulang, dan Program kewirausahaan bagi para migran dan pemuda. Sebuah ekspansi juga terjadi di bidang budaya. Peristiwa besar yang dipentaskan, seperti Taman dibuka di dermaga Liverpool; teater dan ruang konser dibangun atau direnovasi, seperti di Birmingham.  Lonjakan ini disertai dengan peningkatan bertahap dalam keterlibatan dewan lokal, bahkan di kota-kota yang dikendalikan tenaga kerja. Akibatnya, kemitraan publik-publik dan publik-swasta yang kuat akhirnya muncul di kota-kota seperti Bigmingham, Newcastle, Glasgow, dan Manchester. Kemitraan  mereka kemudian membuka jalan bagi penguatan ekonomi, sosial, dan tata ruang kebijakan (Kreukels dan Salet, 1992).
Periode panjang aktivitas, dari tahun 1985, yang akhirnya menghasilkan kompetisi antar kota untuk pembiayaan insentif, seperti dalam program Kota Challenge, sekarang tampaknya melewati puncaknya. Di bawah pemerintahan Thatcher, koordinasi keseluruhan [EBIJAKAN untuk universitas-yang terpaksa di bawah berbagai departemen dibawa bersama-sama di kabinet. Perdana menteri sendiri memainkan peran yang menentukan. Dengan demikian, kebijakan yang berasal dari Departemen Tenaga Kerja, Departemen Perdagangan dan Industri, dan Departemen Lingkungan Hidup, misalnya, diawasi oleh kabinet. Tugas tersebut dikembalikan lagi ke Departemen envirnment. Namun, upaya jelas untuk kota-kota yang dibuat selama jangka waktu yang relatif lama telah meninggalkan jejak. Khususnya, Inggris telah mengambil pendekatan desentralisasi dan konsolidasi kebijakan untuk kota-kota besar. Kebijakan ini dilakukan dari berbagai sudut pandang, dimana kebijakan pembangunan ekonomi, sosial, dan budaya, di samping kebijakan tata ruang, dapat memiliki efek timbal balik pada masing-masing bidang di tingkat lokal dan regional. Dalam hal ini, dari tiga negara yang dipilih untuk perbandingan, Inggris tampaknya telah membuat kemajuan yang paling menonjol.

Menuju pendekatan multi-level

Dasar wawasan kebijakan multi-level oleh Sharpf (1989,1994) dan ilustrasi konkret penerapannya kebijakan perkotaan yang diberikan oleh Dewan Ilmiah Kebijakan Pemerintah Belanda (1990), Krekels (1993s, 1996), bagian ini berakhir dengan klasifikasi yang ideal-khas dari pelaksanaan kebijakan daerah, provinsi, dan nasional di kota-kota dan daerah. Dengan demikian, skema perencanaan klasik tapi tidak sangat realistis ditinggalkan. Dalam skema itu, kebijakan negara dikatakan jangka panjang dan strategis, kebijakan provinsi dikatakan jarak menengah dan taktis, dan kebijakan multicipal dikatakan jangka pendek dan operasional. Sebagai gantinya, skema berikut digunakan:

(1)   kota Urban, tertanam di daerah-daerah, menentukan pembangunan daerah sendiri dalam konsultasi dengan kota sekitarnya. Mereka mempertimbangkan kebutuhan dan kondisi perumahan, industri, dan lain pihak. Mereka juga memperhitungkan kepentingan ekonomi, sosial, budaya, dan ekologi. Dalam hubungan terbuka dengan kota yang berdekatan, daerah, daerah perkotaan besar negara, nasional, dan zona perkotaan internasional.

(2)   Untuk pelaksanaan itu, pemerintah provinsi dan nasional menjamin ruang lingkup yang cukup untuk pembuatan kebijakan. Jaminan ini mengambil bentuk memastikan tingkat tinggi otonomi hukum dan keuangan. Di sisi lain, pemerintah provinsi dan nasional memberikan dukungan strategis yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan pembangunan di tingkat lokal dan dari wilayah perkotaan. Dukungan juga melibatkan implementasi dalam konteks internasional dan Eropa.

(3)   Dalam situasi di mana kepentingan nasional atau internasional dipertaruhkan (ekonomi-keuangan, sicio-budaya, ekologi, dan lain-lain), otoritas nasional dan provinsi mengurus tanggung jawab mereka sendiri. Jika perlu, mereka membatasi radius aksi pemain di tingkat dasar. Intervensi secara alami akan selektif.

Ini adalah pelajaran untuk melihat tiga negara yang dipilih untuk studi eksplorasi dalam hal skema yang ideal-khas ini. Dalam klasifikasi ini, Perancis ternyata negara dengan pendekatan multi-level ini sudah paling jelas -particulary setelah desentralisasi yang telah terjadi sejak tahun 1970-an. Pendekatan multi-level, termasuk kedua fasilitator dan peran strategis bagi pemerintah nasional dan pemerintah daerah, telah bergandengan tangan dengan usaha yang kuat pada bagian dari daerah perkotaan. Contoh yang paling menonjol dari rezim ini adalah kota Lille -di bawah kepemimpinan kuat Maurois, walikota dan mantan perdana menteri-bersama dengan kota sekitarnya di wilayah Nord-Pas de Calais. Pendekatan ini memungkinkan pihak berwenang untuk memanfaatkan secara optimal potensi kota dan wilayah sebagai simpul dalam jaringan Eropa Barat, potensi derectly terkait Terowongan Channel.

4.      Pelajaran yang bisa dipetik dari pengalaman masing-masing dari tiga negara

Jerman
Jerman ditandai dengan dua pola yang terpisah urbanisasi. Yang satu ini ditemukan di bekas Jerman Timur, yang lain terdiri dari sistem kota yang menjadi Jerman Barat. Setelah periode investasi dan kebijakan terfokus pada wilayah yang baru-baru ini bersatu kembali dengan Republik Federal, sekarang ada panggilan yang jelas untuk strategi pembangunan jangka panjang untuk lebih memperhatikan bagian barat negara itu.

Sama seperti di Perancis dan sepadan dengan ukuran, tiga negara utilizies jenis yang berbeda entitas spasial: (1) wilayah Metropolitan (Agglomerationsraume); (2) daerah urban (Verstadterte Räume); dan (3) Daerah pedesaan (Ländliche Räume). Berlin sebagai ibukota baru, yang mengambil alih fungsi pemerintah Bonn - belum memiliki tempat khusus dalam proposal kebijakan jangka panjang saat ini. Ini memberikan kontras yang jelas dengan situasi di Perancis (paris) dan Inggris (London).

Tingkat daerah metropolitan (Agglomerationsraume) merupakan fokus spasial kebijakan pembangunan ekonomi yang dirumuskan oleh negara-negara yang terpisah serta yang dari pemerintah federal. Upaya yang dilakukan untuk beralih ke kebijakan yang lebih selektif dari beberapa pusat-pusat perkotaan utama. Namun, seperti di Perancis, menekankan diferensiasi daerah secara politis masalah yang sangat sensitif.
Hal ini penting bahwa perencanaan jangka panjang nasional membedakan daerah perkotaan dan metropolitan sebagai struktur perkotaan monocentric dan polisentris. Jerman pembuat kebijakan telah menggambarkan masing-masing dalam "modis" polynuclear structurattion. Fokus pada dinamika perkotaan jelas hadir dalam klasifikasi daerah. Kelas adalah area di mana: (a) pertumbuhan yang kuat diperkirakan akan terus berlanjut; (b) pertumbuhan dapat mempercepat dalam jangka pendek; dan (c) stagnasi adalah karakteristik yang dominan.

Insentif pembangunan spasial berasal dari keinginan untuk memperkuat ekonomi lokal. Sesuai dengan pendekatan sumbu utama tradisional, unsur-unsur infrastruktur utama (hambatan, sambungan rel, bandara, dll) sedang ditekankan dalam strategi pembangunan tata ruang nasional. Lanskap dihargai dan tingkat tinggi kualitas lingkungan memainkan peran penting dalam diferensiasi wilayah nasional. Sebaliknya, masalah sosial di kota-kota hampir tidak mengakui kebijakan jangka panjang. Hal Ini adalah sebagian hasil dari alokasi tanggung jawab antara kota, negara, dan pemerintah federal.

Perancis
Wilayah Perancis dibedakan dalam empat kategori; seperti di Jerman. Tipe ini adalah: (1) daerah terutama pedesaan (Zona a rurale dominasi); (2) daerah difokuskan pada kota-kota menengah (penulis des villes de taille intermediares); (3) daerah difokuskan pada kota-kota besar (penulis des grandes metropoles), yang selanjutnya dibedakan dalam tiga jenis: aglomerasi satu kota, seperti dari Marseile dan Lille; orang-orang dari sekelompok kota-kota terdekat, seperti Rennes-Nantes-Angres dan Nancy-Metz-Strassbourg; dan jenis komposit, seperti metropolis Rhones-Alpes, pembentukan dua daerah perkotaan dari Lyon dan Saint Etience; dan (4) kasus khusus I'lle-de-France, yang terdiri Paris dan sekitarnya.

Kebijakan fisik nasional Perancis sangat menekankan kekuatan ekonomi lokal dalam menghadapi kompetisi internasional saat ini. Namun demikian, pendekatan selektif ke daerah dan kebijakan untuk meningkatkan daerah perkotaan utama tetap menjadi isu yang sangat sensitif. Artinya "Untuk memperbaiki ketidakseimbangan antara daerah" dan "untuk mengurangi perpecahan yang memotong negara dalam setengah" (timur dan barat, dipisahkan oleh garis diagonal yang berjalan dari Pyrenees di selatan ke Ardennes di utara) . Prinsip-prinsip tersebut akan bertentangan dengan yang lain, prinsip kebijakan yang baru diluncurkan, yaitu "model pembangunan baru yang akan diciptakan, berdasarkan pada unit ekonomi wilayah" yang menyiratkan meningkatkan selektif kontribusi ekonomi kota dan daerah perkotaan dalam inisiatif kebijakan yang terkoordinasi di tingkat regional. Hal ini akan sejalan dengan program yang disusun oleh profesi perencanaan diselenggarakan di DATAR, mengusulkan pengurangan 22 wilayah utama. Sebagai pelengkap dari "unit ekonomi wilayah" model diterapkan pada area metropolitan, klasifikasi unit ini yang lebih besar menjadi bahan dari kebijakan daerah perkotaan di Perancis (DATAR, 1994a, 1994b).

Berbeda dengan situasi di Jerman dan Belanda, perencanaan nasional (spasial) Perancis menekankan dimensi kebijakan sosial, khususnya yang berkaitan dengan memerangi pengangguran dan fenomena exlusion sosial di kota-kota. Lebih dari dua negara lain, tercermin dalam tujuan untuk mendistribusikan lembaga pendidikan tinggi seluruh perkotaan Perancis (Bruhat, 1990). Program perencanaan tata ruang nasional berusaha untuk menopang keragaman dan identitas yang kuat dari masing-masing daerah dan provinsi. Kebijakan berdasarkan pengakuan dari nilai intrinsik dari daerah pedesaan dan warisan yang ditemui di setiap daerah. Karakteristik lanjut yang membedakan Perancis dari Jerman dan Belanda adalah insentif ekonomi tidak terisolasi.

Britania Raya

Lebih dari di negara-negara lain yang termasuk dalam penelitian ini, penguatan umum ekonomi telah ditekankan di Inggris . hal ini menggaris bawahi ada pola urbanisasi dan ada kebijakan. Di daerah perkotaan, kebijakan perkotaan dengan cepat menjadi kebijakan metropolitan, menekankan bidang-bidang seperti "perdagangan dan industri", "kerja", "pelatihan kejuruan," dan lain-lain untuk menangani masalah-masalah sosial, investasi yang besar dalam pendaftaran deprivasi sosial di perkotaan (DoE, 1995). (Nasional) kebijakan tata ruang baru-baru ini diberikan lebih menekankan, meskipun tanpa meninggalkan dimensi ekonomi, sosial, dan budaya kebijakan perkotaan. Namun, dengan jelas terkoordinasi dan pro-aktif rezim berkaitan dengan dimensi-dimensi ini - di bawah Perdana Menteri Thatcher- . Sama seperti di negara-negara lain, kebijakan perkotaan nasional ini secara bertahap menjadi lebih terfokus pada daerah utama. Pergeseran ini menemukan ekspresi yang jelas dalam penggabungan dari berbagai nasional "kantor" menjadi salah satu pembentukan satu pemerintah nasional di masing-masing sepuluh daerah.

Kebijakan tata ruang nasional dibentuk oleh "pedoman perencanaan" yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat. "pedoman" ini yang dipertimbangkan untuk persetujuan proposal untuk bangunan dan infrastruktur lokal. Hal ini menyiratkan bahwa baik arahan dan dampak operasional kebijakan nasional lebih kuat di Kingkom Serikat daripada di negara lain. Namun demikian, "pedoman perencanaan" ini hampir tidak dikenal di luar negeri, yang dihasilkan dari hal yang sangat umum yang digunakan untuk frase program kebijakan dari mana mereka berasal. Sama seperti dalam kebijakan tata ruang nasional Perancis, program ini diuraikan di sepanjang garis tematik dan regional. Di antara daerah "pedoman," yang baru-baru ini diterbitkan fo London dan Timur Selatan yang paling noteworthiy (Kantor Pemerintah London, 1996; DoE, 1994b) tersebut. "pedoman" tematik sebagian besar dokumen baru diterbitkan berkaitan dengan infrastruktur lalu lintas utama dan memperkuat pusat kota melalui perhatian untuk fasilitas dan perusahaan ritel (DoE, 1994a, 1994b, 1996).

5.      Kebijakan Perkotaan di Belanda dalam konteks tata ruang nasional: kesimpulan dan rekomendasi

Mengikat dengan penilaian sebelumnya kebijakan perkotaan (Belanda Dewan Ilmiah fo kebijakan Pemerintah, 1990; Kreukels, 1993a, 1993b, 1996), studi eksplorasi menghasilkan kesimpulan dan rekomendasi untuk kebijakan perkotaan nasional di masa depan dalam konteks perencanaan tata ruang. Mereka disajikan di sini dalam bentuk sepuluh proposisi. Masing-masing tegas pada diskusi disajikan dalam tiga bagian sebelumnya. Bagian-bagian ini berisi referensi yang tepat dan penjelasan detail.

I
A. Pada akar Kota Besar Komisi Perencanaan Fisik Nasional meletakkan asumsi bahwa masalah sosial saat ini di kota-kota besar yang tidak cukup tercermin dalam Laporan Keempat Perencanaan Fisik. Mereka seharusnya lebih jelas dalam isi dan koordinasi dua bagian VINO / -VINEX: Pembangunan Perspektif dan Harian Lingkungan Hidup (Dalo). Gambaran kita tentang kebijakan di Jerman, Perancis, dan Inggris menunjukkan bahwa Laporan Kelima;

(a) Harus fokus pada dimensi ekonomi dan infrastruktur kebijakan urbanisasi; pada gilirannya, ini harus membayar lebih banyak perhatian pada pekerjaan, pelayanan, dan fasilitas dari kebijakan saat ini, yang terlalu sibuk dengan kualitas lingkungan perumahan;

(b) Harus mengakui bahwa kebijakan yang digariskan di bawah (a) harus lebih ketat diterapkan di tingkat metropolitan, harus dilengkapi dengan kebijakan daerah terkait: yaitu, berurusan dengan sarana dan prasarana umum untuk lingkungan perumahan dan bisnis; dan

(c) Harus mempertimbangkan kondisi sosial, budaya, dan ekologi tidak pada jasa mereka sendiri, tetapi sebagai pelengkap untuk kebijakan pembangunan ini; sayangnya, aspek ini tetap terang dalam Laporan Keempat.

B. Perbedaan Pembangunan Perspektif dan Harian Lingkungan Hidup akan tetap berarti bagi Laporan Kelima. Sejalan dengan argumen yang disajikan di atas, koreksi dan penambahan harus berhubungan memperbarui dan menentukan Pembangunan Perspektif untuk memberikan landasan bahan dan intervensi yang lebih kuat atas nama Lingkungan Kerja. Seperti penekanan mempromosikan fertilisasi silang dari ekonomi dan sosial ("human capital").

II

A. Kesimpulan yang paling signifikan dari eksplorasi di atas adalah bahwa Jerman, Perancis, Inggris, dan Belanda menunjukkan elaborasi konkret kebijakan urbanisasi dan kebijakan perkotaan. Arah kebijakan nasional berkaitan jelas dengan pola konsentrasi dan pertumbuhan kota-kota, subdivisi di daerah perkotaan dan pedesaan, dan lain-lain. Perbedaan di antara empat negara juga ditemui dalam model urbanisasi untuk daerah metropolitan dan wilayah yang terpisah dari negara. Perbedaan muncul dengan jelas dalam isi agenda kebijakan dan inisiatif dilaksanakan di bidang urbanisasi.

B. Pengamatan ini memaksa untuk merumuskan usulan kebijakan perencanaan fisik menyeluruh di tingkat Eropa. Hal ini menggarisbawahi oleh isi upaya terbaru oleh perencana di Belanda dan Jerman untuk mencapai kebijakan perencanaan fisik yang kuat di Eropa. Permintaan mereka tidak menunjukkan kesadaran yang cukup spesifik dari masing-masing sistem perencanaan nasional. Dengan mengabaikan karakteristik seperti itu, fakta budaya-sejarah dan geopolitik diabaikan. Studi eksplorasi menunjukkan pada saat yang sama bahwa setiap negara dibahas di sini akan segera lebih eksplisit daripada sebelum peningkatan pentingnya hubungan dan ketergantungan internasional dan nasional dalam proposal perencanaan regional dan nasional.

III

A. Untuk setiap dua tema dalam kebijakan urbanisasi waktu dekat-yaitu, Pembangunan Perspektif dan Harian Lingkungan Hidup-studi eksplorasi menunjukkan kebutuhan untuk menonjolkan tingkat regional;, diferensiasi regional dan pembangunan daerah perkotaan adalah strategi yang tepat. Hal ini menunjukkan kebutuhan untuk mengakui pentingnya daerah metropolitan (misalnya, Greater Amsterdam, Greater Rotterdam, Greater The Hague, dan Greater Utrecht), serta pentingnya wilayah perkotaan, seperti barat Belanda, termasuk serangan ke dalam seluruh negara.

B. pengelompokan seperti ini membutuhkan pengakuan dari peran yang akan dimainkan oleh sektor swasta. Terutama berkenaan dengan tata ruang pemerintah perlu belajar untuk menerapkan perencanaan kapasitas daripada merinci daftar fungsi yang dan tidak diizinkan di lokasi tertentu, seperti adat lama dalam rencana penggunaan lahan di semua tingkat pemerintahan.

C. Dalam multi-level kebijakan strategis perkotaan dan tata ruang, otoritas nasional dan provinsi jelas akan mengungkapkan keprihatinan mereka khusus untuk kepentingan nasional dan provinsi. Namun, otoritas ini juga harus belajar untuk melayani kepentingan tingkat intermunicipal, tanpa berusaha untuk meresepkan strategi di tingkat itu. Meskipun lip service sering dengan konsep pemerintah pelengkap, pelaksanaannya membutuhkan perputaran dalam praktik pemerintahan dan hubungan administrasi yang terkait. Tak satu pun dari negara-negara yang diteliti, telah menemukan keseimbangan baru. Tetapi kebutuhan untuk mengubah sekarang diakui secara luas. "Managemen Pertumbuhan " percobaan di Amerika Serikat dan Perancis dapat berfungsi merangsang contoh; terutama kebijakan strategis dirancang untuk wilayah Lille patut dicatat. Seperti aksen pada diferensiasi kebijakan memiliki konsekuensi untuk penelitian dan pengembangan, terutama berkenaan dengan cara-cara tradisional menggabungkan dan data untuk perkiraan dan perumusan program. Praktek saat ini mengenai pemilihan lokasi pembangunan dan penentuan kebutuhan perumahan.

IV

Studi eksplorasi ini telah menunjukkan bagaimana pengelompokan daerah terbuka pada tiga tingkatan spasial menentukan isi dari kebijakan urbanisasi jangka panjang. Kadarnya (a) daerah perkotaan; (b) wilayah utama dalam konteks nasional; dan (c) wilayah utama dalam konteks Eropa Barat. Ketiga tingkatan spasial saling melengkapi, dan fungsi sosial dan ekonomi terus menata ulang dengan cara yang khas mereka sendiri di masing-masing tingkat. Dalam pengaturan yang dinamis, sia-sia untuk mencoba untuk mencapai pengaturan administratif standar, terutama untuk daerah perkotaan. Ini jelas ditunjukkan oleh pengalaman panjang di luar Belanda dengan berbagai bentuk administrasi, yang telah menunjukkan bahwa format tersebut tidak berlangsung lama. Hal ini tidak sepenuhnya diakui di Belanda, bahkan di ranah tata ruang nasional. Pengalaman dengan adaptasi dari bentuk administrasi dari Jerman, Perancis dan Inggris menunjukkan bahwa mungkin baik realistis dan efektif untuk Belanda untuk mempertahankan tradisional administrasi set-up nya, meskipun dengan modifikasi yang diperlukan dari tingkat spasial yurisdiksi.

V

Berbagai penyelidikan baru-baru ini di kota-kota besar dan daerah perkotaan Belanda telah mengungkapkan kemiskinan, meningkatkan ketergantungan kesejahteraan, pengangguran, kebobrokan lingkungan, meningkat tingkat kejahatan, penyalahgunaan narkoba, dll masalah ini mirip dengan yang ditemui di  kota (besar)dari tiga negara lain yang dikunjungi. Rouhly akhir 1970-an, penurunan yang sama seperti diuraikan untuk Belanda oleh Dinas Sosial dan Budaya Perencanaan (SCP, 1996) telah berpengalaman dalam semua tempat-tempat ini. Studi eksplorasi menawarkan titik awal yang diperlukan untuk fokus dan melengkapi penelitian ekonomi, sosial, dan budaya saat ini. Terhadap latar belakang itu, harus disimpulkan bahwa keseimbangan antara wawasan ekonomi, sosial, dan budaya dalam laporan SCP menekankan pertama dengan mengorbankan dua dimensi lainnya. Ini melemahkan kesimpulan dalam laporan yang berkaitan dengan masalah sosial. Sejauh ini terkait dengan isu-isu ekonomi dan budaya, beberapa kesimpulan SCP kurang dari perusahaan. Akhirnya, perbandingan pengalaman Belanda dengan temuan penelitian dan format kebijakan di tiga negara lain menunjukkan bahwa formulasi kebijakan lama perlu membuat untuk memisahkan struktural (antar-generasi) kemiskinan dan kurangnya mobilitas sosial dan spasial jangka panjang antara kategori penduduk dari pola yang diperoleh dengan menggabungkan data dari pengukuran berulang selama periode pendek atau panjang.

VI

Sebuah kebijakan jangka panjang yang tepat berdasarkan prinsip perencanaan tata ruang yang dibutuhkan untuk melengkapi analisis SCP dari dimensi sosial masalah perkotaan dan inisiatif kebijakan yang telah diambil oleh pejabat negara yang bertanggung jawab atas kebijakan kota besar, Sekretaris Kohnstamm. Ini diperlukan wawasan yang lebih dalam hubungan yang selalu berubah antara situasi ekonomi, dimensi sosial dan budaya, dan sifat struktural kekurangan dan mengisolasi untuk masing-masing kategori yang relevan: kelompok tertentu, jenis rumah tangga, imigran, dan kelompok social-ekonomi lemah.

Kebijakan jangka panjang nasional berdasarkan pertimbangan rencana tata ruang harus berfungsi untuk menghubungkan peluang dan kesempatan, di satu sisi, dengan kemacetan ekonomi dan sosial dan masalah, di sisi lain, terutama di level lokal dan regional sejauh ekonomi dan kebijakan perkotaan sosial yang bersangkutan, Inggris telah berjalan terjauh, meskipun realitas kota-kota Inggris tampaknya menolak klaim ini. Perbedaan ini antara kebijakan dan hasil di Inggris sebagian disebabkan oleh situasi politik dan ekonomi secara umum negara; itu sebagian berasal dari kegagalan untuk mengakui pola keberhasilan dan kegagalan di berbagai kota pada waktu yang berbeda: London, Manchester, Sheffield, Newcastle, Glasgow, Brisbol, Liverpool, dll pemisahan kelembagaan kebijakan pembangunan ekonomi dan dukungan sosial budaya untuk kota dan daerah perkotaan di Perancis dan masih lebih ketat daripada di Belanda. Namun, pada tahun 1996, program dukungan untuk masalah daerah perkotaan diadopsi oleh pemerintah nasional. Dukungan tersebut berakar dalam kebijakan pembangunan ekonomi, namun dilengkapi dengan unsur-unsur dari kebijakan perencanaan fisik (desenclavement). Program ini dalam banyak hal mengingatkan pendekatan Inggris.

VII

Dimensi penting dari kebijakan perkotaan regional diartikulasikan adalah kemampuannya untuk membedakan antara kabupaten kota, antara "kota dan tepi," dan antara daerah perkotaan dan sisanya dari negara. Baik dalam analisis SCP dan dalam penyelidikan oleh para peneliti lain, dimensi sosial budaya dominan dalam diagnosis, seperti yang diterapkan pada (besar) kota dan kabupaten kota dalam kota-kota. Namun demikian, studi eksplorasi menyoroti beberapa titik lemah dalam hubungan antara kota dan ujung-ujungnya serta antara daerah perkotaan dan pedesaan, terlepas dari jumlah detail dalam analisis dari kota-kota besar. Semua Ini lebih jelas ketika fokus bergeser ke perubahan dalam segmentasi dan diffrentation di perumahan, lapangan kerja, kelembagaan, dan lingkungan pelayanan di daerah perkotaan dan di daerah perkotaan besar dalam konteks nasional dan internasional. Untuk melakukan penyelidikan tambahan yang diperlukan sebagai bagian dari persiapan untuk Laporan Kelima.

VIII

Saran untuk menjaga isu segregasi etnik terbatas yang paling tepat, yaitu dalam berbagai kategori kebijakan dukungan umum untuk masalah-masalah sosial, bukan untuk mengenalinya sebagai faktor tersendiri dalam kebijakan Dalo baru sebagai bagian dari urbanisasi kebijakan yang diambil oleh Kementerian Perumahan, Tata Ruang, dan Lingkungan. Eksplorasi dari tiga negara mengarah ke kesimpulan awal bahwa itu akan sesuai dan layak dalam waktu dekat untuk membuat link eksplisit antara desain tata ruang dan pola penyelesaian berbagai kelompok imigran dalam konteks kebijakan urbanisasi berdasarkan prinsip perencanaan tata ruang. Contoh yang tepat bisa berasal dari pengalaman di Jerman (kebijakan penyebaran pengungsi dan migran asal Jerman dari bekas Jerman Timur dan dari negara-negara lain) dan di Inggris (program mobilitas sosial dan spasial berdasarkan pelatihan dan dukungan untuk pengusaha baru).

Namun demikian, dipandang penting untuk mendekati segregasi ini sebagai bagian dari mosaik besar bervariasi redential dan lingkungan bekerja dalam masing-masing daerah perkotaan. Masing-masing lingkungan ini secara internal relatif homogen, tetapi berbeda dari yang lain. Selain itu, campuran masukan dari bidang kebijakan yang berbeda patut dicermati lebih besar di tingkat nasional dan regional. Studi eksplorasi ini menunjukkan bahwa hubungan umum antara perencanaan tata ruang dan kebijakan perumahan juga harus diterapkan pada lingkungan dan daerah dengan fasilitas dan layanan bekerja.

IX

Eksplorasi dari tiga negara meminjamkan kepercayaan untuk diferensiasi kabupaten kota, lingkungan, dan kompleks perumahan dengan berbagai cara, termasuk tanggal konstruksi dan renovasi dan komposisi penduduk. Di Jerman, banyak informasi yang telah dikumpulkan tentang profil populasi pasca 1945 lingkungan. Di Perancis dan di Inggris, banyak yang telah terungkap tentang dinamika pinggiran kota dan skema ekstensi skala besar di tepi kota-kota besar. Penelitian-penelitian ini telah menunjukkan bahwa masalah sosial tidak selalu dan di mana-mana terbatas pada bagian dalam kota, tetapi juga terjadi pada ujung-ujungnya. Selain itu, ada contoh bagaimana masalah daerah saat ini bisa berubah tiba-tiba menjadi keberhasilan besok, seperti daerah keberhasilan saat ini dapat berubah menjadi masalah daerah di masa mendatang. Reaksi yang tepat membutuhkan lagi peringatan, inisiatif kebijakan yang tepat di tingkat lokal, ditambah dengan dukungan di tingkat nasional / internasional. Juga prinsip ini dapat dimasukkan dalam prinsip Harian Lingkungan Hidup dan Lingkungan Kerja yang baru.

X

Komentar lingkungan redential, segregasi, masalah sosial, dan kebobrokan dari lingkungan perkotaan pada kebijakan perkotaan jangka panjang, berdasarkan perbedaan yang jelas antara bantuan darurat jangka pendek dan kebijakan struktural jangka panjang. Pada saat yang sama, jelas bahwa khususnya yang berkaitan dengan kebijakan struktural, tingkat wilayah perkotaan lebih tepat dibandingkan dengan kota yang tepat. Penjabaran dari kebijakan urbanisasi berakar dalam kebijakan tata ruang. Namun, dalam intervensi langsung dalam bidang ini, dimensi sosial-ekonomi memimpin. Ketiga negara menunjukkan, masing-masing dengan cara mereka sendiri yang berbeda, bahwa penyelesaian dan migrasi kebijakan khusus - dalam kombinasi dengan perumahan dan perencanaan kebijakan-ruang yang berdampak pada munculnya dan eskalasi masalah sosial terkonsentrasi di (besar) kota. Di sisi lain, kota (besar) terbukti menjadi lokasi alami untuk konsentrasi migran baik menetap maupun sementara.

Catatan

1.      kita mendefinisikan urbanisasi sebagai proses menjadi bagian dari pusat-pusat perkotaan dalam arti morfologi, fungsional, dan administrasi. Untuk penyebut umum dalam definisi daerah perkotaan, kita mengacu pada Metropolitan Area Statistik Standard (SMSA).

2.      untuk definisi dan delimitasi wilayah perkotaan, jari-jari tindakan tegas. Radius aksi berasal dari gerakan barang sehari-hari dan orang, mengambil pusat kota urban diberikan sebagai titik awal.

3.      Dengan "pemerintahan" salah satu mengacu komprehensif, dominan dan administrasi unit / system terpisah untuk wilayah perkotaan secara keseluruhan. Dengan "pemerintahan," salah satu mengacu pada program proyek, koalisi dan lain-lain untuk kawasan perkotaan secara keseluruhan atau untuk isu-isu strategis daerah di wilayah perkotaan, sementara pada saat yang sama pemerintah lokal dan regional yang ada.

4.      Kedua wilayah perkotaan dan lapangan perkotaan  merujuk hubungan fungsi  kegiatan tertentu, organisasi atau lembaga, keseluruhan atau jaringan, tidak terikat pada satu lokasi, tetapi menyebar sendiri melalui sejumlah lokasi diskrit - jarak -, di daerah-daerah utama, di negara-negara bangsa, di (sub) benua, dan bahkan di dunia, tergantung pada tingkat spesialisasi dan diferensiasi kegiatan atau organisasi yang bersangkutan.

5.      Pertumbuhan Dikelola dan Manajemen Pertumbuhan mengacu pada strategi di mana salah satu pendekatan sistematis "weightting" dan "pilihan" antara investasi untuk pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan dan langkah-langkah untuk melestarikan kualitas lingkungan dan daya tarik. Hal ini berlaku terutama untuk daerah-daerah perkotaan, yang pada saat yang sama menunjukkan potensi pertumbuhan (ekonomi) tinggi dan kerentanan daya tarik daerah perkotaan.

RANGKUMAN

URBANISASI DAN PERENCANAAN SPASIAL DALAM PERSPEKTIF INTERNASIONAL

Ton Kreukels dan Egge-Jan Polle

Perbandingan kontribusi beberapa isu pada Negara Jerman, Prancis, dan Inggris dengan Belanda. Fokus perbandingan pada (a) proses urbanisasi dan (b) kebijakan perkotaan (dalam bidang ekonomi, social, dan ekologi). Isu-isu yang disoroti berkaitan dengan perencanaan tata ruang nasional. kesimpulan dan rekomendasi  untuk laporan Perencanaan Fisik di Belanda.

Penelitian ini dilakukan atas penugasan oleh Badan Nasional Tata Ruang Belanda. Tujuan penelitian ini adalah untuk pertimbangan kebijakan urbanisasi di Belanda dengan mengidenftifikasi permasalahan khususnya tiga Negara Eropa yaitu Jerman, Prancis, dan Inggris.Hasil penelitian digunakan untuk solusi urbanisasi di Belanda dan pertimbangan kebijakan urbanisasi Belanda.

Kebijakan pada tiga negara:

a.       Jerman

Ø  Fokus khusus pada pembangunan ekonomi regional dan infrastruktur utama.

Ø  Kebijakan perencanaan spasial nasional kurang selaras dengan kebijakan sosial (masalah di kota-kota).

b.      Perancis

Ø  Koordinasi kebijakan umum dan perencanaan berjalan baik.

Ø  Kebijakan perkotaan berada di bawah perencanaan fisik dan tata ruang.

Ø  Memberikan peluang baru dalam hal tata ruang, sosial, dan ekonomi yang dikenal dengan “desenclavement”.

c.       Inggris

Ø  Satu-satunya negara yang telah mampu mengkonsolidasikan kebijakan di tingkat nasional untuk waktu yang lama (kebijakan ekonomi, sosial, dan tata ruang bersama-sama).

Ø  Kebijakan pemerintah daerah dilewati, karena kurangnya kepercayaan tingkat nasional pada tingkat daerah.

Ø  Telah mengambil pendekatan desentralisasi dan konsolidasi kebijakan untuk kota-kota besar.

Kesimpulan dan Rekomendasi:

1.      Komisi Perencanaan Fisik Nasional meletakkan asumsi bahwa masalah sosial saat ini di kota-kota besar.

2.      Jerman, Perancis, Inggris, dan Belanda menunjukkan elaborasi konkret kebijakan urbanisasi dan kebijakan perkotaan. Perbedaan di antara empat negara juga ditemui dalam model urbanisasi untuk daerah metropolitan dan wilayah yang terpisah dari negara.

3.      Diferensiasi regional dan pembangunan daerah perkotaan adalah strategi yang tepat. Kebutuhan untuk mengakui pentingnya daerah metropolitan dan pentingnya wilayah perkotaan.

4.      Pengelompokan daerah terbuka pada tiga tingkatan : wilayah perkotaan, wilayah utama dalam konteks nasional dan wilayah utama dalam koteks Eropa Barat.

5.      Formulasi kebijakan lama perlu direvisi untuk memisahkan struktural (antar-generasi) kemiskinan dan kurangnya mobilitas sosial serta spasial jangka panjang.

6.      kebijakan jangka panjang yang tepat berdasarkan prinsip perencanaan tata ruang yang dibutuhkan dari dimensi sosial masalah perkotaan dan inisiatif kebijakan yang telah diambil oleh pejabat negara yang bertanggung jawab.

7.      Dimensi penting dari kebijakan perkotaan regional adalah kemampuan untuk membedakan antara kabupaten kota, antara "kota dan tepi," dan antara daerah perkotaan dan sisanya dari negara.

8.      Hubungan umum antara perencanaan tata ruang dan kebijakan perumahan harus diterapkan pada lingkungan dan daerah dengan fasilitas dan layanan untuk bekerja.

9.      Masalah sosial tidak selalu terbatas pada bagian dalam kota, tetapi juga terjadi pada pinggiran kota.

10.  Segregasi, masalah sosial, dan kebobrokan dari lingkungan perkotaan pada kebijakan perkotaan jangka panjang, berdasarkan perbedaan yang jelas antara bantuan darurat jangka pendek dan kebijakan struktural jangka panjang.

KOMENTAR

Menurut saya jurnal yang berjudul URBANISASI DAN PERENCANAAN SPASIAL DALAM PERSPEKTIF INTERNASIONAL isi di dalamnya sesuai dan berhubungan dengan judulnya. Alasan membandingkan tiga negara Eropa yaitu Jerman, Inggris dan Perancis juga tertera di dalam jurnal beserta penjelasan yang membuat pembaca mengerti maksud dan tujuan dibuatnya jurnal.

Kesulitan bagi saya sebagai warga asing yang kurang begitu paham dan mahir mengenai bahasa Inggris membutuhkan pemahaman yang lebih. Selain itu banyak istilah-istilah baru didalam jurnal tersebut.

Jurnal ini cocok untuk dikaji, terutama di dalam mata kuliah geografi regional dunia, yaitu kita dapat mengetahui kondisi dan permasalahan-permasalahan yang terjadi di negara-negara di Dunia. Dengan memahami negara-negara di Dunia dapat diambil sari pati untuk di kembangkan di Negara Indonesia ini. Sehingga Indonesia tidak perlu dapat mencegah sebelum terjadi permasalahan seperti di negara lain yang pernah mengalaminya.

Dunia yang semakin global, membuat kita untuk melihat lebih luas tidak hanya melihat Indonesia saja. Salah satunya dengan mempelajari jurnal-jurnal internasional.